perbedaan poned dan non poned

11 Apr

 

1)      Perbedaan puskesmas PONED dan non PONED serta contoh puskesmas PONED yang ada di daerah bantul !

PONED merupakan kepanjangan dari Pelayanan Obstetri Neonatus Essensial Dasar. PONED dilakukan di Puskesmas induk dengan pengawasan dokter. Petugas kesehatan yang boleh memberikan PONED yaitu dokter, bidan, perawat dan tim PONED Puskesmas beserta penanggung jawab terlatih.

Pelayanan Obstetri Neonatal Esensial  Dasar dapat dilayani oleh puskesmas yang mempunyai fasilitas atau kemampuan untuk penangan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal dasar. Puskesmas PONED merupakan puskesmas yang siap 24 jam, sebagai rujukan antara kasus-kasus rujukan dari polindes dan puskesmas. Polindes dan puskesmas non perawatan disipakan untuk mealkukuan pertolongan pertama gawat darurat obstetri dan neonatal (PPGDON) dan tidak disiapkan untuk melakukan PONED. Contoh puskesmas PONED yaitu puskesmas Dlingo I.

Puskesmas non PONED adalah puskesmas yang belum memiliki fasilitas  atau kemampuan untuk penanganan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal dasar. Puskesmas yang belum  siap 24 jam, belum mempunyai hubungan kerjasama dengan Rumah Sakit terdekat dan Dokter Spesialis dan Obgyn . Contoh puskesmas non PONED yaitu puskesmas jetis II.

 

2)      Jelaskan tentang pelatihan PONED, wewenang apa saja yang boleh dilakukan oleh petugas yang sudah mendapatkan pelatihan PONED!

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaran Praktik Bidan, kewenangan yang dimiliki bidan meliputi:

ü  Kewenangan normal:

  • Pelayanan kesehatan ibu
  • Pelayanan kesehatan anak
  • Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana

ü  Kewenangan dalam menjalankan program Pemerintah

ü  Kewenangan bidan yang menjalankan praktik di daerah yang tidak memiliki dokter

Kewenangan normal adalah kewenangan yang dimiliki oleh seluruh bidan. n ini meliputi:

  1. Pelayanan kesehatan ibu
    1. Ruang lingkup:
  • Pelayanan konseling pada masa pra hamil
  • Pelayanan antenatal pada kehamilan normal
  • Pelayanan persalinan normal
  • Pelayanan ibu nifas normal
  • Pelayanan ibu menyusui
  • Pelayanan konseling pada masa antara dua kehamilan
  1. Kewenangan:
  • Episiotomi
  • Penjahitan luka jalan lahir tingkat I dan II
  • Penanganan kegawat-daruratan, dilanjutkan dengan perujukan
  • Pemberian tablet Fe pada ibu hamil
  • Pemberian vitamin A dosis tinggi pada ibu nifas
  • Fasilitasi/bimbingan inisiasi menyusu dini (IMD) dan promosi air susu ibu (ASI) eksklusif
  • Pemberian uterotonika pada manajemen aktif kala tiga dan postpartum
  • Penyuluhan dan konseling
  • Bimbingan pada kelompok ibu hamil
  • Pemberian surat keterangan kematian
  • Pemberian surat keterangan cuti bersalin
  1. Pelayanan kesehatan anak
    1. Ruang lingkup:
  • Pelayanan bayi baru lahir
  • Pelayanan bayi
  • Pelayanan anak balita
  • Pelayanan anak pra sekolah
  1. Kewenangan:
  • Melakukan asuhan bayi baru lahir normal termasuk resusitasi, pencegahan hipotermi, inisiasi menyusu dini (IMD), injeksi vitamin K 1, perawatan bayi baru lahir pada masa neonatal (0-28 hari), dan perawatan tali pusat
  • Penanganan hipotermi pada bayi baru lahir dan segera merujuk
  • Penanganan kegawatdaruratan, dilanjutkan dengan perujukan
  • Pemberian imunisasi rutin sesuai program Pemerintah
  • Pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita dan anak pra sekolah
  • Pemberian konseling dan penyuluhan
  • Pemberian surat keterangan kelahiran
  • Pemberian surat keterangan kematian
  1. Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana, dengan kewenangan:
    1. Memberikan penyuluhan dan konseling kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana
    2. Memberikan alat kontrasepsi oral dan kondom

Selain kewenangan normal sebagaimana tersebut di atas, khusus bagi bidan yang menjalankan program Pemerintah mendapat kewenangan tambahan untuk melakukan pelayanan kesehatan yang meliputi:

  1. Pemberian alat kontrasepsi suntikan, alat kontrasepsi dalam rahim, dan memberikan pelayanan alat kontrasepsi bawah kulit
  2. Asuhan antenatal terintegrasi dengan intervensi khusus penyakit kronis tertentu (dilakukan di bawah supervisi dokter)
  3. Penanganan bayi dan anak balita sakit sesuai pedoman yang ditetapkan
  4. Melakukan pembinaan peran serta masyarakat di bidang kesehatan ibu dan anak, anak usia sekolah dan remaja, dan penyehatan lingkungan
  5. Pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, anak pra sekolah dan anak sekolah
  6. Melaksanakan pelayanan kebidanan komunitas
  7. Melaksanakan deteksi dini, merujuk dan memberikan penyuluhan terhadap Infeksi Menular Seksual (IMS) termasuk pemberian kondom, dan penyakit lainnya
  8. Pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) melalui informasi dan edukasi
  9. Pelayanan kesehatan lain yang merupakan program Pemerintah

Khusus untuk pelayanan alat kontrasepsi bawah kulit, asuhan antenatal terintegrasi, penanganan bayi dan anak balita sakit, dan pelaksanaan deteksi dini, merujuk, dan memberikan penyuluhan terhadap Infeksi Menular Seksual (IMS) dan penyakit lainnya, serta pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA), hanya dapat dilakukan oleh bidan yang telah mendapat pelatihan untuk pelayanan tersebut.

Selain itu, khusus di daerah (kecamatan atau kelurahan/desa) yang belum ada dokter, bidan juga diberikan kewenangan sementara untuk memberikan pelayanan kesehatan di luar kewenangan normal, dengan syarat telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Kewenangan bidan untuk memberikan pelayanan kesehatan di luar kewenangan normal tersebut berakhir dan tidak berlaku lagi jika di daerah tersebut sudah terdapat tenaga dokter.

3)      pencatatan dan pelaporan tentang apa saja yang harus dilakukan puskesmas PONED (termasuk pencatatan untuk AMP)

 

  

Pencatatan

Dalam melaksanakan PONED diperluakn pencatatan yang akurat pada masing-masing tinkat pelayanan. Format yang tersedia dalam PONED antara lain:

  • Pencatatan dalam Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Kesehatan (SP2TP)
  • KMS bumil / buku KIA
  • Register Kohort ibu dan bayi
  • Partograf
  • Kartu Persalian Nifas
  • Laporan hasil audot maternal perinatal
  • Pemantauan wilayah setempat – kesehatan ibu dan anak ( PWS-KIA)
  • Form manajemen terpadu bayi muda (MTBM) dan manajemen terpadu balita sakit (MTBS).

 

                  Pelaporan

Pelaporan hasil kegiatan dilakukan secara berjenjang dengan menggunakan format yang sesuai dengan buku pedoman AMP yaitu:

  • Laporan Polindes / bidan di desa ke puskesmas
  • Laporan dari puskesmas ke Dinkes Kabupaten/Kota
  • Laporan dari RS PONEK di Kbupaten/Kota ke Dinkes Kabupaten/Kota.
  • Laporan Dinkes kabupaten/kota ke Dinkes Propinsi.

 

 

 

 

 

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: